KONSTAN.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Kampar bersama DPRD Kampar menyiapkan 31 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk dibahas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Dari puluhan rancangan regulasi tersebut, sembilan di antaranya berkaitan dengan rencana pembentukan desa baru.
Kesepakatan itu disampaikan dalam rapat paripurna penetapan Rencana Kerja (Renja) 2027 dan penyampaian Propemperda 2027 di Gedung DPRD Kampar, Senin, 16 November 2026.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kampar Iib Nursaleh. Hadir Bupati Kampar Ahmad Yuzar, Wakil Bupati Misharti, Ketua DPRD Ahmad Taridi, sejumlah pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah Ardi Mardiansyah, serta kepala organisasi perangkat daerah.
Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kampar, Agus Candra dari Fraksi Golkar, mengatakan 31 Ranperda tersebut merupakan hasil pembahasan dan sinkronisasi antara DPRD dan pemerintah daerah.
Menurut dia, penyusunan Propemperda tidak sekadar memenuhi agenda legislasi tahunan. Regulasi yang disiapkan harus mampu menjawab persoalan daerah, mendukung pembangunan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Dalam penyusunannya, kami memperhatikan kebutuhan pembangunan daerah, RPJMD, serta berbagai persoalan mendesak yang berkembang di tengah masyarakat,” demikian substansi laporan Bapemperda.
Dari 31 Ranperda tersebut, 15 merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Kampar, lima berasal dari inisiatif DPRD, sedangkan tiga lainnya merupakan Ranperda wajib tahunan.
Tiga Ranperda wajib tahunan itu meliputi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2026, Perubahan APBD 2027, dan APBD 2028.
Perhatian tersendiri tertuju pada sembilan usulan pembentukan desa baru. Rencana pemekaran tersebut mencakup Desa Kasang Kulim di Kecamatan Siak Hulu, Desa Baru di Kampar Kiri Tengah, Desa Tanjung Jaya di Koto Kampar Hulu, dan Desa Pulau Belimbing di Kuok.
Berikutnya Desa Jawi-Jawi di Kecamatan Kampa, Desa Pontianak Damai di Kecamatan Kampar, Desa Tanjung Kudu di Kecamatan Tambang, Desa Sungai Genduong Jaya di Perhentian Raja, serta Desa Kobuo Panjang di Kampar Kiri Hulu.
Selain pemekaran desa, pemerintah daerah mengusulkan sejumlah regulasi strategis. Di antaranya perubahan Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kampar 2020-2040, perubahan RPJMD 2025-2029, serta perubahan kedua Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Sementara itu, lima Ranperda inisiatif DPRD menyangkut pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa serta sastra daerah Kampar, penyelenggaraan keolahragaan, kesejahteraan sosial, fasilitasi kekayaan intelektual, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Bapemperda juga memasukkan sejumlah rancangan regulasi yang masih dalam proses pembahasan dan diproyeksikan dapat diselesaikan pada 2027. Di antaranya Ranperda tentang beasiswa daerah, perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan, serta penyelenggaraan penghijauan.
Namun, tidak seluruh usulan dapat dilanjutkan. Dua Ranperda harus ditunda setelah melalui konsultasi dengan Bagian Hukum karena memerlukan penyesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi dan persoalan kewenangan pemerintah daerah.
Meski 31 Ranperda telah disepakati masuk dalam Propemperda 2027, pekerjaan berikutnya tidak ringan. Pemerintah daerah dan DPRD dituntut memastikan setiap rancangan tidak berhenti sebagai dokumen legislasi, tetapi benar-benar diselesaikan, diterapkan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Terlebih, rencana pembentukan sembilan desa baru membutuhkan kesiapan regulasi dan pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Daftar Propemperda 2027 tersebut kemudian diserahkan Bapemperda kepada pimpinan DPRD Kampar untuk mendapatkan persetujuan bersama dengan pemerintah daerah.













