Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Berita

KPU Siapkan Santunan Bagi Penyelenggara “ad hoc” Meninggal Dunia

badge-check

Ketua KPU, Hasyim Asyari. (Antara) Perbesar

Ketua KPU, Hasyim Asyari. (Antara)

Konstan.co.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari mengaku telah menyiapkan santunan bagi petugas ad hoc yang meninggal dunia saat bekerja selama tahapan Pemilu 2024.

“Iya, disiapkan santunan,” kata Hasyim dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, (17/2).

Dia menjelaskan santunan kecelakaan kerja hingga meninggal dunia bagi penyelenggara ad hoc pemilu diatur berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 dan secara teknis diatur dalam Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023.

Besaran santunan tersebut juga telah diatur berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022, melalui Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

“Untuk besaran santunan sebesar Rp36.000.000 dan untuk bantuan biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,” tambah Hasyim.

KPU telah mencatat ada ribuan petugas penyelenggara ad hoc yang sakit serta puluhan individu meninggal dunia selama pemungutan suara Pemilu 2024 pada periode 14-15 Februari.

Berdasarkan data, per Jumat (16/2), pukul 18.00 WIB, ada 35 petugas meninggal dunia.

Rinciannya, tiga orang Panitia Pemungutan Suara (PPS), 23 orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan sembilan orang anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Petugas ad hoc yang meninggal dunia saat bertugas itu masing-masing seorang di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Banten, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi utara, Maluku, Papua, dan Papua Selatan.

Kemudian, ada dua orang di DKI Jakarta, enam orang di Jawa Barat, tujuh orang di Jawa Tengah, tujuh orang di Jawa Timur, serta dua orang di Sulawesi Selatan.

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Ahmad Yuzar Naikkan Kuota Umrah Masyarakat Panutan Kampar, dari 10 Menjadi 29 Orang

22 Nov 2026 - 12:17 WIB

Ahmad Yuzar Naikkan Kuota Umrah Masyarakat Panutan Kampar, dari 10 Menjadi 29 Orang

Izin PT RAPP Dicabut, Negara Ambil Alih 338 Ribu Hektare Hutan di Pelalawan

21 Nov 2026 - 10:06 WIB

Izin PT RAPP Dicabut, Negara Ambil Alih 338 Ribu Hektare Hutan di Pelalawan

Ada Catatan BPK untuk PDAM Tirta Kampar, Sekda Ardi Minta Segera Ditindaklanjuti

21 Nov 2026 - 07:43 WIB

Ada Catatan BPK untuk PDAM Tirta Kampar, Sekda Ardi Minta Segera Ditindaklanjuti

Bantah Penggeledahan, Arief Ungkap Kedatangan Polda Riau ke Islamic Center Bangkinang

19 Nov 2026 - 20:08 WIB

Bantah Penggeledahan, Arief Ungkap Kedatangan Polda Riau ke Islamic Center Bangkinang

Ahmad Yuzar Bawa Kampar Raih Predikat Baik dalam Evaluasi Statistik 2026

19 Nov 2026 - 13:26 WIB

Ahmad Yuzar Bawa Kampar Raih Predikat Baik dalam Evaluasi Statistik 2026
Trending di Kampar