Kabupaten Kampar, Polemik Jalan Rusak Hingga Meningkatnya Angka Kemiskinan

Potret Jalan yang menghubungkan Desa Tabing dan Desa Pongkai, Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Riau.

Konstan.co.id – Meski bangsa Indonesia ini sudah merdeka 76 tahun lamanya, namun ketimpangan infrastruktur masih saja terjadi di tengah tengah masyarakat, seperti hal nya yang dialami warga Desa Tabing dan Desa Pongkai, Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Riau.

Ruas jalan yang menghubungkan dua desa itu hingga kini tak kunjung mendapat perhatian pemerintah daerah, padahal usia Kabupaten Kampar sudah hampir genap 72 Tahun.

Bacaan Lainnya

Menurut informasi warga sekitar, sudah belasan tahun jalan tersebut tak kunjung ada perbaikan dari pemerintah Kabupaten Kampar. Entah apa penyebabnya.

Salah seorang warga, M Tahir, mengaku bahwa dirinya selama belasan tahun sudah melewati jalan rusak tersebut.

Ia selalu berharap agar jalan itu dapat segera diperbaiki oleh pemerintah, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat.

Kenyataannya, harapan yang dimiliki oleh Tahir nampaknya hanya sekedar harapan dan “mimpi” saja. Hingga saat ini pemerintah masih belum merealisasikannya.

“Jalan ini sudah mengalami kerusakan sejak belasan tahun, secepat mungkin adalah perhatian dari Pemerintah ,” ujarnya pada Senin (31/1) silam

Salah Seorang Masyarakat saat diwawancara oleh Pewarta.

Sementara itu Kepala Desa Tabing, Yongki mengungkapkan, bahwa kondisi jalan Kabupaten dari Desa Tabing menuju Desa Pongkai memang sudah tidak layak untuk dilalui oleh masyarakat, dimana kondisi inipun sudah berlangsung selama belasan tahun.

Akses jalan juga diperparah jika intensitas hujan cukup tinggi.

Air yang menggenang dapat berpengaruh pada pengguna jalan, sehingga dibutuhkan kewaspadaan yang extra.

Yongki juga mengemukakan, kondisi jalan itu sudah kerap kali diusulkan pada setiap Musrembangcam, namun sampai saat ini belum ada realisasinya.

“Mengingat kondisi jalan yang sudah rusak parah bahkan kalau hujan tergenang air. Saya dan Kades Pongkai yang lama (Mustofa) setiap Musrembangcam kami terus mengusulkan ke pihak terkait agar jalan ini bisa diperbaiki,” ujarnya Selasa sore (1/2/).

Ia menuturkan bahwa kondisi jalan yang rusak diperkirakan hanya 3 Kilometer saja.

Menurutnya, lambannya perbaikan jalan rusak tersebut bukannya menjadi prioritas pemerintah daerah.

“Entah mungkin masih banyak yang lain lebih penting dari jalan ini sehingga belum tersentuh bantuan perbaikan oleh Pemerintah Daerah,” sebutnya.

Dampak dari kondisi jalan itu, kata Dia, kerap kali terjadi kecelakaan, sehingga masyarakat harus tetap berhati-hati.

Kepala Desa Muda itu juga menilai kondisi jalan dapat berpengaruh pada perekonomian dan pendidikan.

Tingginya mobilitas pengguna jalan sudah selayaknya jalan tersebut segera diperbaiki.

“Sudah sering terjadi kecelakaan di jalan ini, yang setiap hari digunakan warga keluar masuk baik itu keperluan ekonomi, anak – anak ke sekolah yang berada di luar Desa Pongkai dan lain sebagainya. Kepada pihak terkait kami mohon agar diberikan bantuan untuk perbaikan jalan ini yang sudah sering kami sampaikan keluhan yang dialami masyarakat selama ini,” jelas Yongki memungkasi.

Terbesar kelima Jumlah Kemiskinan dibandingkan dengan Kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau.

Belum selesai masalah infrastruktur jalan, Kabupaten Kampar ternyata menduduki peringkat ke 5 jumlah Kemiskinan dibandingkan dengan Kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau.

Hal itu membuktikan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mengentas kemiskinan belum membuahkan hasil.

 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar mencatat penduduk Kabupaten Kampar yang hidup di bawah garis kemiskinan sekitar 68.740 jiwa. Angka itu muncul pada maret tahun 2021.

Dari data itu, jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan bertambah sekitar 3.400 jiwa dari bulan Maret 2020 hingga Hingga maret 2021.

“Berdasarkan persentasenya, penduduk miskin Kabupaten Kampar meningkat menjadi 7,82 Persen pada Maret 2021 dibanding sebelumnya hanya 7,38 persen. Angka kemiskinan tersebut lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Provinsi Riau sebesar 7,12 persen dan merupakan yang terbesar kelima dibandingkan dengan Kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau,” ujar Statistisi Ahli Muda Kampar, Purwanto, dalam keterangan tertulis yang diterima Konstan.co.id, Kamis (3/2).

Menurut Purwanto, meningkatnya angka kemiskinan di Kampar juga tidak lepas dari situasi pandemi covid-19. Pembatasan kegiatan sosial masyarakat untuk meredam penularan Covid-19 sangat berdampak terhadap perekonomian hampir disemua wilayah, begitu juga di Kabupaten Kampar.

“Banyak kegiatan ekonomi yang berhenti berproduksi, hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan pemutusan hubungan kerja, penurunan tingkat produktivitas individu dan perusahaan, sehingga mendorong munculnya orang miskin baru yang secara agregat meningkatkan jumlah penduduk miskin,” Kata dia.

Disisi lain, ia juga membeberkan terkait angka pengangguran di Kabupaten Kampar.

Menurut data pihaknya, angka penganguran di Kampar jauh lebih menurun dari tahun sebelumnya, namun hal itu tidak mempengaruhi angka kemiskinan.

“Walaupun angka penganggurannya menurun tapi angka kemiskinan naik. Bisa saja pengangguran menurun banyak PHK dan untuk memenuhi kebutuhan justru melibatkan beberapa anggota keluarganya untuk bekerja,” paparnya.

Merespons dampak pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia sudah memberikan berbagai program jaringan pengaman sosial. Bantuan cepat dan bersifat jangka pendek berupa program sembako, bantuan listrik gratis.

Bantuan jangka pendek diberikan untuk mengatasi turunnya daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok pangan dan nonpangan, program jangka menengah berupa BLT dana desa dan kartu prakerja.

“Sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui OPD juga membuat program yang sifatnya jangka panjang, misal pembangunan infrastruktur jalan, penyediaan sarana air bersih, pinjaman modal usaha, program hibah sapi dan lain-lain,” kata Purwanto.

Ia juga mengungkapkan salah satu kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan Kabupaten Kampar adalah peran Tim Kooordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah (TKPKD) dalam mengawal pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan.

“Diperlukan evaluasi, kontrol dan pengawasan yang ketat sehingga program yang bernilai milyaran rupiah ini tidak salah sasaran dan tidak diselewengkan,” jelasnya.

Editor: Yudha

banner 468x60 banner 468x60 banner 468x60 banner 468x60 banner 468x60

Pos terkait

banner 468x60 banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *