Sroll Baca Artikel
BeritaDaerahHukrimKriminal

Jampidum Kejagung Setujui 1 Pengajuan Restorative Justice, Ini Perkaranya

24
×

Jampidum Kejagung Setujui 1 Pengajuan Restorative Justice, Ini Perkaranya

Sebarkan artikel ini
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana.

Konstan.co.id – Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana menyetujui 1 permohonan penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkotika.

“Berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dan disetujui untuk direhabilitasi yaitu tersangka Ashadil Mahlil Bin Saiful Rusadi dari Kejari Aceh,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Konstan.co.id, Senin (16/1).

banner 468x60

Fadil mengemukakan bahwa sebelumnya tersangka Ashadil disangkakan telah melanggar Pasal 114 Ayat (1), Kedua Pasal 112 Ayat (1), Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Baca Juga

Berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine Nomor: B/SHPU/73/XI/2022/KES tanggal 08 November 2022, tersangka Ashadil positif menggunakan narkotika jenis methamphetamine atau sabu sabu.

Jadi tersangka ini membeli narkotika jenis sabu hanya untuk dipergunakan sendiri,” ucapnya.

Fadil mengungkapkan bahwa pihaknya menyetujui penghentian penuntutan sudah melalui berbagai pertimbangan, alasan – alasan berdasarkan keadilan restoratif itu yakni.

  • Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari;
  • Tersangka positif (+) menggunakan Narkotika dibuktikan dengan hasil pemeriksaan urine;
  • Berdasarkan hasil asesmen terpadu, Tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, atau korban penyalahgunaan narkotika;
  • Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang;
  • Surat jaminan Tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya;
  • Surat pernyataan Tersangka bersedia menjalani rehabilitasi melalui proses hukum.

“Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa,” jelas Dr. Fadil Zumhana.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Artikel ini diproteksi