KONSTAN.CO.ID — Nama Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Kampar, Atmariadi, diduga dicatut oknum tak bertanggung jawab untuk meminta sejumlah uang kepada pejabat di Kabupaten Kampar.
Pencatutan itu muncul ketika Kejari Kampar tengah menangani sejumlah perkara dugaan tindak pidana korupsi.
Salah satunya perkara dugaan manipulasi penyetoran tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan pada 14 desa di Kabupaten Kampar tahun 2025 yang kini telah masuk tahap penyidikan.
Dalam penanganan perkara tersebut, Kejari Kampar telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk dari lingkungan Inspektorat Kabupaten Kampar. Status penyidikan membuat nama dan jabatan pejabat di bidang tindak pidana khusus berpotensi dimanfaatkan untuk menjalankan modus penipuan.
Dugaan pencatutan itu terungkap dari sejumlah tangkapan layar percakapan WhatsApp. Salah satu nomor mengaku sebagai “anggota dari Kejaksaan Negeri Kampar”, sementara komunikasi lainnya juga menggunakan identitas yang dikaitkan dengan Kejari Kampar.
Dalam percakapan tersebut, pengirim pesan kemudian mengarahkan calon korban untuk menghubungi nomor tertentu.
Pelaku juga diduga berupaya membangun kepercayaan calon korban dengan membawa-bawa nama institusi kejaksaan. Setelah komunikasi terjalin, muncul dugaan permintaan sejumlah uang kepada pejabat di Kabupaten Kampar.
Kasi Pidsus Kejari Kampar Atmariadi membantah keterlibatan dalam komunikasi tersebut. Ia menegaskan nomor yang digunakan bukan miliknya dan dirinya tidak pernah meminta uang maupun imbalan kepada pejabat daerah berkaitan dengan penanganan perkara.
“Kalau ada yang menghubungi mengatasnamakan saya dan meminta uang, dipastikan itu bukan saya,” ujar Atmariadi didampingi Kasi Intel, Jackson Apriyanto, Kamis (3/9/2026).
Ia mengatakan pencatutan tersebut menjadi perhatian karena Kejari Kampar saat ini tengah aktif menangani perkara korupsi. Selain penyidikan dugaan manipulasi penyetoran LHP pada 14 desa, Kejari Kampar juga menangani perkara dugaan korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI Bangkinang.
Menurut Atmariadi, kondisi itu membuka ruang bagi oknum untuk menggunakan isu penanganan perkara sebagai alat meyakinkan calon korban.
“Nama pejabat kejaksaan dapat saja digunakan untuk menciptakan kesan bahwa permintaan uang berkaitan dengan pemeriksaan, penyidikan, atau penyelesaian perkara,” tuturnya.
Namun, sejauh informasi yang disampaikan Atmariadi, tidak ada permintaan uang tersebut yang berasal darinya atau pihak Kejari Kampar. Karena itu, kata dia, setiap komunikasi yang mengatasnamakan dirinya dan meminta sejumlah uang perlu diverifikasi.
Atmariadi juga mengingatkan pejabat maupun masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pesan atau telepon dari nomor tidak dikenal, meski pengirim mengaku sebagai jaksa atau pegawai Kejari Kampar.
“Terlebih jika permintaan tersebut dikaitkan dengan perkara yang sedang ditangani Kejari Kampar. Permintaan uang dengan mengatasnamakan jaksa untuk mempengaruhi proses penanganan perkara merupakan hal yang harus diwaspadai,” jelas Atmariadi memungkasi.
(Yudha)
