Konstan.co.id – Masyarakat yang tengah memperjuangkan lahan 2.500 di Koto Garo, Tapung Hilir sangat kecewa dengan Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus.
Kekecewaan itu disampakan oleh Sekjen Gerakan lawan Mafia Tanah (Gerlamata), Muhammad Sanusi, sebagai barisan yang sejak awal mengadvokasi perjuangan masyarakat tersebut.
Kata Sanusi, setidaknya ada tiga poin yang membuat Gerlamata kecewa berat kepada Pj Bupati Kampar, Muhammad Firdaus.
Pertama, sebut Sanusi, Gerlamata kecewa lataran pada mediasi antara masyarakat dan Forkopimda di Balai Bupati Kampar pada Rabu pekan lalu, Firdaus sebagai pihak yang mengundang justru tidak hadir.
“Dalam hasil pertemuan antara Forkopimda dengan Gerlamata, kita sangat kecewa terhadap Pj Bupati Kampar karena dia tidak hadir. Padahal undangan tersebut resmi langsung ditandatangani oleh Firdaus. Kok dia yang tidak hadir,” ujar Sanusi kepada wartawan, Jumat (17/11/2023).
Kekecewaan kedua, kata Sanusi, lantaran dalam hasil pertemuan antara Forkopimda dengan Gerlamata yang tidak dihadiri Firdaus itu, Pemkab Kampar justru terkesan ingin menjebak masyarakat dengan menyarankan Gerlamata untuk menempuh gugatan perdata pada pihak yang kini menguasai lahan 2.500 hektar di Koto Garo, Tapung Hilir.
“Kita tidak sepakat hasil dalam rapat tersebut, masa’ kita diarahkan ke perdata, kalau kita lakukan, itu sama saja kita masuk ranjau,” ucap Sanusi lagi.
Dan hal yang paling membuat mereka kecewa, lanjut Sanusi, adalah rapat itu tanpa pencatatan hasil notulensi rapat.
“Paling membuat kita kecewa, masa’ hasil rapat tidak tertuang dalam notulensi rapat, masa’ ngak ada notulensinya,” imbuhnya.
Dengan situasi demikian, Gerlamata tutur Sanusi, persoalan ini akan kembali mereka bawa ke Jakarta untuk diadukan ke Presiden Jokowi. Gerlamata akan meminta Jokowi untuk mengevalusi posisi Firdaus sebagai Pj Bupati Kampar karena dianggap tidak serius menyelesaikan sengketa lahan yang terjadi di Kampar.
“Intinya persoalan ini kita sudah sepakat akan melaporkan hasil ini ke Presiden Jokowi. Kita minta Firdaus dalam evaluasi kedua dipertimbangkan untuk diganti, karena menurut kami beliau tidak serius mengurus persoalan rakyat. Apa lagi, diduga kakak kandung dan keponakannya maju menjadi calon legistatif lewat salahsatu partai, sangat dikhawatirkan ia tidak akan 100 persen bisa netral dalam pemilu nanti,” ucap Sanusi.
