Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Kampar

Jelang Kunjungan KPK, Pemkab Kampar Evaluasi Bukti Reformasi Birokrasi

badge-check

Wakili Bupati Kampar, Sekretaris Daerah Ardi Mardiansyah pimpin rapat bersama sejumlah pejabat dan kepala organisasi perangkat daerah (Foto: Istimewa) Perbesar

Wakili Bupati Kampar, Sekretaris Daerah Ardi Mardiansyah pimpin rapat bersama sejumlah pejabat dan kepala organisasi perangkat daerah (Foto: Istimewa)

KONSTAN.CO.ID — Pemerintah Kabupaten Kampar mengevaluasi pemenuhan indikator dan kelengkapan dokumen reformasi birokrasi menjelang kunjungan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari persiapan pemerintah daerah untuk menunjukkan komitmen terhadap pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Rapat koordinasi dan evaluasi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar, Selasa (20/10/2026). Bupati Kampar Ahmad Yuzar diwakili Sekretaris Daerah Ardi Mardiansyah yang memimpin rapat bersama sejumlah pejabat dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Hadir dalam rapat itu Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kampar Yogi Riyadh Yudistira, Pelaksana Tugas Inspektur Muhammad Irsyad, serta perwakilan OPD terkait.

Ardi mengatakan, persiapan menghadapi kunjungan tim koordinasi dan supervisi pencegahan KPK tidak boleh sebatas memenuhi kebutuhan administratif.

Pemerintah daerah, menurut dia, perlu memastikan bahwa setiap indikator memiliki bukti pendukung yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kunjungan Tim KPK RI bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum strategis untuk memperlihatkan keseriusan kita dalam membangun sistem birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang bersih,” kata Ardi.

Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah membahas pemenuhan indikator MCSR RSB tahun 2026, kesiapan dokumen pendukung atau eviden, serta koordinasi lintas perangkat daerah.

Setiap OPD diminta memastikan kelengkapan dan keakuratan data sesuai indikator yang menjadi tanggung jawabnya. Sinkronisasi dokumen juga menjadi perhatian agar bukti pelaksanaan program dapat disajikan secara jelas saat evaluasi berlangsung.

Ardi mengingatkan bahwa kesiapan menghadapi KPK semestinya tidak berhenti pada pengumpulan dokumen menjelang kunjungan. Reformasi birokrasi, kata dia, harus tercermin dalam praktik pengelolaan anggaran, keterbukaan informasi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kita ingin Kabupaten Kampar dikenal sebagai daerah yang disiplin dalam pengelolaan anggaran, inovatif dalam pelayanan publik, dan konsisten menjaga integritas. Kehadiran Tim KPK RI harus menjadi pemacu semangat kita semua,” pungkasnya.

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Polisi Bongkar Dugaan Perdagangan Perempuan di Kampar, Sabu 0,28 Gram Ditemukan

17 Nov 2026 - 18:50 WIB

Polisi Bongkar Dugaan Perdagangan Perempuan di Kampar, Sabu 0,28 Gram Ditemukan

Tak Hadiri Tiga Panggilan, Kejari Kampar Bersiap Terbitkan DPO Untuk Irwan Saputra

17 Nov 2026 - 18:23 WIB

Tak Hadiri Tiga Panggilan, Kejari Kampar Bersiap Terbitkan DPO Untuk Irwan Saputra

Sembilan Desa di Kampar Masuk Rencana Pemekaran, Ini Daftar Ranperda 2027

17 Nov 2026 - 12:46 WIB

Sembilan Desa di Kampar Masuk Rencana Pemekaran, Ini Daftar Ranperda 2027

Dukung Misi Pengamanan Perbatasan, Kajari Kampar Hadiri Pelepasan 450 Prajurit ke Papua

17 Nov 2026 - 07:01 WIB

Dukung Misi Pengamanan Perbatasan, Kajari Kampar Hadiri Pelepasan 450 Prajurit ke Papua

Operasi Zebra Lancang Kuning 2026 Dimulai, 14 Hari ke Depan Polisi Awasi Pelanggaran Lalu Lintas di Kampar

16 Nov 2026 - 11:14 WIB

Operasi Zebra Lancang Kuning 2026 Dimulai, 14 Hari ke Depan Polisi Awasi Pelanggaran Lalu Lintas di Kampar
Trending di Hukrim