Kampar – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD Kabupaten Kampar bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kampar di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kampar, Senin (20/7/2026), memanas. Dewan melayangkan sejumlah kritik tajam terkait carut-marut Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) serta dugaan penyalahgunaan wewenang di tubuh dinas pendidikan.
Sekretaris Komisi II DPRD Kampar, Firdaus, memimpin sorotan tajam terhadap jalannya birokrasi pendidikan. Ia secara khusus menyayangkan ketidakhadiran Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikpora Kampar, Yolanda Sri Rahayu, yang dinilai mangkir dari forum penting untuk memberikan penjelasan langsung kepada wakil rakyat.
Ketidakhadiran tersebut semakin memperkeruh suasana ketika Firdaus membeberkan informasi terkait gaya kepemimpinan sang kabid yang kerap melakukan intervensi terhadap kepala sekolah.
“Beliau petantang-petenteng, sering mengintervensi kepala sekolah. Apakah Kabid ini memiliki back up yang kuat?” tegas Firdaus di hadapan peserta RDP.
Tak hanya itu, DPRD Kampar juga dibuat geram dengan buruknya komunikasi dan koordinasi antara Disdikpora Kampar dengan pihak luar seperti Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP). Ironisnya, langkah Komisi II yang berkoordinasi langsung dengan BPMP justru dituding oleh pihak tertentu telah mempermalukan Pemerintah Kabupaten Kampar.
Firdaus turut mencium aroma kelompok-kelompok kepentingan di lingkungan Disdikpora Kampar yang dikaitkan dengan istilah internal, meski ia menegaskan hal tersebut masih sebatas isu yang perlu diklarifikasi.
Di hadapan pihak dinas, DPRD menekankan bahwa akar masalah SPMB bukan sekadar keterbatasan kuota, melainkan lemahnya perencanaan serta pemetaan kebutuhan pendidikan yang matang. Firdaus mempertanyakan validitas data lulusan SD di setiap wilayah yang seharusnya menjadi basis perhitungan daya tampung SMP.
- “Kalau data itu ada dan disampaikan secara terbuka, isu-isu seperti dugaan jual beli kursi atau kekurangan bangku bisa dibantah dengan fakta. Persoalannya sekarang, data itu belum terlihat,” tandasnya.
Dewan juga mendesak adanya kepastian hukum terkait risiko penerimaan siswa di luar mekanisme resmi SPMB, guna melindungi pihak sekolah maupun dinas dari jerat hukum di masa mendatang.
Menutup rapat tersebut, Komisi II menegaskan akan terus mengawal tuntas persoalan ini. DPRD Kampar berencana melangkah lebih jauh dengan berkonsultasi langsung ke Kementerian Pendidikan serta menggelar audiensi lanjutan bersama BPMP yang diperkuat surat resmi dari Bupati Kampar.
Di sisi lain, DPRD juga mengeluhkan tertutupnya akses komunikasi dari sejumlah pejabat Disdikpora Kampar. Padahal, tujuan dewan memanggil pihak terkait murni untuk mencari solusi komprehensif atas polemik pendidikan yang meresahkan masyarakat.
