Sroll Baca Artikel
BeritaDaerahHukrimKriminalPemerintahanPeristiwa

Kejagung Tetapkan Satu Lagi Tersangka Pada Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo

28
×

Kejagung Tetapkan Satu Lagi Tersangka Pada Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo

Sebarkan artikel ini
Kejagung tetapkan Direktur PT Basis Utama Prima, YUS sebagai tersangka.

Konstan.co.idTim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) kembali menetapkan satu orang tersangka dan melakukan penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sampai dengan 2022.

“Satu 1 orang tersangka tersebut yaitu YUS selaku Direktur PT Basis Utama Prima, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-23/F.2/Fd.2/06/2023 tanggal 15 Juni 2023,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis yang diterima Konstan.co.id, (16/6).

banner 468x60

Ketut mengatakan penyematan status tersangka dilakukan untuk mempercepat proses penyidikan.

Baca Juga

Penahanan tersangka YUS dilakukan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung sesuai dengan surat perintah penahanan Nomor: Prin-24/ F.2/Fd.2/06/2023 tanggal 15 Juni 2023.

“Untuk mempercepat proses penyidikan, tersangka YUS dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung sejak 15 Juni 2023 sampai dengan 04 Juli 2023 mendatang,” tutur Ketut.

Ketut juga membeberkan perihal peran tersangka dalam kasus yang kini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung itu.

Dalam pekara ini, kata dia, tersangka YUS telah secara melawan hukum menerima paket pekerjaan melalui proses yang tidak semestinya, sebagai hasil persengkongkolan jahat antara tersangka AAL, Tersangka JGP, dan Tersangka IH.

Atas pekerjaan tersebut, tersangka YUS diduga menerima keuntungan ilegal sehingga Negara mengalami kerugian.

“Akibat perbuatannya, tersangka disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” jelas Ketut memungkasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Artikel ini diproteksi