Sroll Baca Artikel
BeritaDaerahHukrimPekanbaruPeristiwa

Dugaan Korupsi Dana BLU, Mantan Rektor UIN Suska Riau dan Bendahara Jadi Tersangka

69
×

Dugaan Korupsi Dana BLU, Mantan Rektor UIN Suska Riau dan Bendahara Jadi Tersangka

Sebarkan artikel ini
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menetapkan dua tersangka dalam kasus korupsi dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yahun 2019.

Konstan.co.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menetapkan dua tersangka dalam kasus korupsi dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yahun 2019.

Kedua tersangka itu adalah Akhmad Mujahidin yang saat itu masih menjabat sebagai Rektor UIN Suska Riau dan Bendahara Pengeluaran UIN Riau Veni alias VA.

banner 468x60

Sebelum penetapan tersangka, Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Riau melakukan pemeriksaan terhadap AM yang merupakan eks Rektor UIN Suska Riau dan saksi VA dalam dugaan tindak pidana korupsi dana BLU UIN Suska Riau.

Baca Juga

“Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, tim penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Riau melakukan gelar perkara dan berkesimpulan adanya dugaan tindak pidana korupsi dana BLU Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2019 dan telah terpenuhinya dua alat bukti yang cukup berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP,” ucap Kasi Penkum Kejati Riau, Bambang Heripurwanto Selasa (21/11/2023).

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kata Bambang, penyidik memutuskan untuk menahan kedua tersangka.

Sementara tersangka AM saat ini sedang menjalani hukuman dalam perkara lain

“Terhadap tersangka VA setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat, dan selanjutnya Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Riau melakukan penahanan terhadap Tersangka VA berdasarkan Surat Perintah Penahahan Nomor : PRINT – 06/L.4.5/RT.1/Fd.1/11/2023 tanggal 21 November 2023,” ucap Bambang.

Bambang menjelaskan peran tersangka dalam kasus ini. Ia mengatakan para tersangka yaitu pada periode 31 Juli 2019 sampai 12 Desember 2019, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Bendahara Penerimaan UIN Suska Riau Tahun Anggaran 2019 jabatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dirangkap oleh VA yang sebelumnya hanya menjabat Bendahara Pengeluaran.

“Dalam melakukan pencairan anggaran BLU yang diajukan oleh setiap bagian, unit dan lembaga yang ada di UIN Suska Riau, tersangka VA melebihkan pencairan tersebut sebesar Rp50 juta sampai dengan Rp100 juta dari yang sebenarnya yang diketahui oleh AM selaku Rektor UIN Suska Riau saat itu,” bebernya.

Diketahui, uang kelebihan tersebut digunakan untuk kepentingan mantan Rektor UIN, AM baik yang digunakan untuk kegiatan di luar DIPA maupun untuk kepentingan pribadi AM. Terhadap kelebihan pencairan tersebut VA membuat pertangungganjawaban yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dan meyesuaikan dalam DIPA dengan cara merivisi DIPA sebanyak 8 kali.

Berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Triwulan ke-4 Tahun tanggal 31 Desember 2019, jumlah pertanggungjawaban belanja BLU Tahun Anggaran 2019 yang disahkan adalah sebesar Rp122.694.060.414.

”Jumlah tersebut melebihi pagu anggaran dana BLU sebagaimana tercantum dalam DIPA BLU revisi ke-5 Nomor SP DIPA-025.04.2.424157/2019 tanggal 28 Desember 2019 sebesar Rp116.621,769.000. Dari belanja BLU sebesar Rp122.694.060.414. Selain itu, pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran tersebut tidak dilengkapi dengan Buku Kas Umum yang disahkan atas penggunaan uang dalam rangka keperluan belanja BLU. Menurut auditor BPKP Provinsi Riau telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 7.616.174.803,”tukasnya.

Untuk mempercepat proses penyidikan sebagaimana berdasarkan Pasal 21 ayat 1 dan ayat 4 KUHAP secara subyektif merujuk pada kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau akan melakukan tindak pidana lagi dan secara objektif ancaman diatas 5 (lima) tahun penjara, maka terhadap tersangka VA dilakukan penahanan di Lapas Perempuan Pekanbaru selama 20 (dua puluh) hari kedepan.

“Tersangka AM dan VA disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP,” jelasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Artikel ini diproteksi