Konstan.co.id – Tim Jaksa Penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Masjid Raya Pekanbaru Tahun Anggaran 2021.
Penetapan tersangka dilakukan setelah tim jaksa penyidik melakukan pemeriksaan sejumlah saksi.
Ke empat tersangka itu yakni, SY merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuag Komitmen (PPK) kegiatan, AM selaku Direktur CV Watashiwa Miazawa, AB selaku Direktur PT Riau Mutli Cipta Dimensi, lalu IC selaku pihak swasta atau pemilik pekerjaan.
Setelah pihak Kejati menetapkan tersangka, Kemudian dilanjutkan dengan gelar perkara terhadap proyek yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau itu, Rabu (8/3/2023).
“Hasil gelar disimpulkan bahwa SY, AM, AB, dan IC ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pembangunan fisik Masjid Raya Pekanbaru pada Dinas PPUPR PKPP Tahun Anggaran 2021,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Riau, Bambang Heripurwanto dalam keterangan tertulis yang diterima Konstan.co.id, Rabu (8/3).
Bambang mengemukakan bahwa pihaknya melakukan penetapan tersangka berdasarkan dua alat bukti yang dianggap cukup.
Alat bukti itu yakni, saksi, petunjuk, ahli.
Selain itu, Tim penyidik juga telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap 15 saksi.
Terhadap para tersangka, kata dia, disangkakan melanggar Pasal, Primer: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Subsidair: Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
“Untuk mempercepat proses penyidika, para tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru selama 20 hari ke depan. Penahanan sebagaimana Pasal 21 ayat 4 KUHAP secara subyektif merujuk pada kekhawatiran pada tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau akan melakukan tindak pidana lagi dan secara objektif ancaman di atas 5 tahun penjara,” ungkap Bambang.
Bambang juga menjelaskan kronologis tindak pidana tersebut.
Kata dia, peristiwa terjadi pada 2021 lalu, di mana Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau melakukan kegiatan pekerjaan pembangunan fisik Masjid Raya Pekanbaru. Dana bersumber dari APBD Riau dengan pagu anggaran sebesar Rp8.654.181.913.
Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV Watashiwa Miazawa dengan nilai kontrak sebesar Rp 6.321.726.003,54. Dengan waktu pekerjaan selama 150 hari kalender dimulai sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai 30 Desember 2021.
“Pada 20 Desember 2021, PPK meminta untuk mencairkan pembayaran 100 persen, sedangkan bobot pekerjaan baru diselesaikan lebih kurang 80 persen. Pekerjaan dilaporkan bobot atau volume pekerjaannya 97 persen,” tuturnya.
Bahwa berdasarkan perhitungan fisik oleh ahli, lanjut Bambang, bobot pekerjaan yang dikerjakan diperoleh ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan dan volume pekerjaan 78,57 persen (kekurangan volume pekerjaan). Akibat perbuatan itu, perhitungan kerugian negara mencapai sekitar Rp1.362.182.699,62.
