Disinggung soal informasi rekrutmen tanpa ada tes secara resmi, Maria belum bisa memberi jawaban secara rinci.
Namun, kata dia, pihaknya memastikan akan mengkonfirmasi hal tersebut.
“Ini nanti akan kami konfirmasikan terlebih dahulu,” ulasnya.
Sebelumnya, hebohnya mekanisme perekrutan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok menjadi berbincangan ditengah tengah masyarakat.
Isu dugaan ketidaktransparan dalam sistem rekrutmen KPPS menjadi perbincangan dikalangan masyarakat.
Beredarnya isu tersebut lantaran pihak Panitia diduga tidak melakukan tes secara resmi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Melainkan, menurut informasi sistem perekrutan diduga hanya dibentuk melalui sistem musyawarah saja.
“Tidak ada transparansi Ketua KPPS di Desa Pulau Terap dalam perekrutan anggota KPPS, dan kami merasa di dzalimi oleh pihak “Itu”, ucap seorang warga yang identitasnya tak ingin disebut seperti dikutip marwahriau.com.
Disisi lain, pihak redaksi juga mendapati salahsatu bukti adanya tindakan dugaan intimidasi terhadap peserta yang mengikuti perekrutan KPPS.
Dalam bukti yang beredar itu, sistem perekrutan juga mengaitkan dengan aksi demo yang pernah dilakukan oleh sejumlah masyarakat Desa baru baru ini.
Demo itu berkaitan dengan penghapusan bantuan sosial terhadap nama nama yang dahulunya pernah menerima bantuan, sehingga kebijakan itu memantik “gesekan” antara masyarakat dengan pihak Desa.
Bahkan, protes keras masyarakat itu juga sampai kepada pihak Kepolisian.
