RIAU – Tim Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) melakukan penyitaan terhadap lahan seluas 5.764 hektare milik PT Johan Sentosa (Duta Palma Group).
Penyitaan dilakukan Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kajati Riau, Akmal Abbas juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) ini terdiri dari Kasum TNI Letjen TNI Richard Taruli H. Tampubolon, bersama JAM Pidsus, Febrie Adriansyah dan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada.
“Ini juga dan dalam rangka kunjungan kerja di wilayah Riau,” ujar Kasi Penkum Kejati Riau, Zikrullah dalam keterangan tertulisnya yang diterima Konstan.co.id, Rabu (26/2/2025).
Zikrullah mengaku, tim Satgas tiba di Lanud RSN Pekanbaru langsung meninjau PT. Johan Sentosa (Duta Palma Group) yang berada di Desa Pasir Sialam, Kecamatan Bangkinang, Kota Kabupaten Kampar.
Kemudian melakukan penindakan dengan pemasangan plang penyitaan di kantor tersebut.
“Jadi ada seluas 5.764 hektare lahan milik PT. Johan Sentosa disita oleh negara melalui Tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Pusat dan termasuk ke dalam objek pengawasan dan pengamanan pemerintah,” tuturnya.
Selain melakukan inventarisasi aset negara, lanjut Zikrullah, tim Satgas juga mengidentifikasi lahan yang dikuasai secara ilegal di kawasan hutan.
“Jadi Satgas Penertiban Kawasan Hutan juga bertugas untuk melakukan pemulihan aset negara dan penegakan hukum melalui penindakan bagi para pelanggar, baik secara pidana, perdata maupun administrasi,” sebutnya.
Zikrullah memaparkan, kegiatan ini merupakan instruksi dari Presiden Prabowo dengan membentuk Satgas PKH yang dipimpin Menhan dan JAM Pidsus selaku kepala pelaksana. Tim ini ditugaskan untuk melakukan percepatan penyelesaian permasalahan tata kelola kehutanan yang berpotensi hilangnya penguasaan negara atas lahan di kawasan hutan, termasuk penerimaan negara.
“Hal ini juga sesuai Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan,” tukasnya.
Diketahui, Satgas PKH ini terdiri dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Kejaksaan, BPKP, Kepolisian, BPN, Kementerian ESDM, Kemenkeu, BIG, Kemenhut dan Kementerian terkait lainnya.
(YD)
