Konstan.co.id – Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Kampar disegel oleh oknum AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar), Minggu sore (25/8/2024).
Penyegelan ini disebut sebut lantaran diduga karena tidak terima dengan hasil rapat pleno partai golkar terhadap tiga nama bakal calon wakil DPRD Kampar dari fraksi partai Golkar.
Rapat pleno tersebut, diketahui berlangsung pada Sabtu 25 Agustus 2024 kemarin.
Salah satu pengurus DPD Partai Golkar, Hendri Yahya menyampaikan bahwa penyegelan tersebut dilakukan oleh segelintir oknum.
Ia menduga bahwa, aksi itu dilakukan lantaran ada kepentingan yang tidak bisa diakomodir.
“Mereka ingin mengungkapkan bahwa Golkar Kampar sedang tidak baik-baik saja. Mungkin ada kepentingan-kepentingan mereka yang tidak terakomodir,” ucap Hendri, Minggu (25/8) malam.
Menurut Hendri, aksi penyegelan ini juga sebagai upaya bagaimana pelemahan terhadap Ketua DPD Golkar Kampar tidak ikut Pilkada. Sebab, kata Hendri sama-sama diketahui, survei tertinggi saat ini masih dimiliki oleh Ketua Repol.
Ia juga menuturkan, yang menginginkan Repol maju pada Pilkada adalah masyarakat dan unsur-unsur partai.
“Oleh sebab itu, mudah-mudahan tidak terjadi perpecahan di DPD Partai Golkar,” ucapnya.
“Insya Allah Golkar Kampar tetap solid untuk pilkada serentak pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024,” ujarnya,” jelas Hendri.
Senada, Ketua PK Golkar Kecamatan Kuok, Zupri juga sangat menyayangkan terhadap penyegelan kantor DPD Partai Golkar Kampar tersebut.
Dia mengatakan bahwa sejauh ini golkar kampar tetap solid terhadap Ketua Repol.
“Saya sebagai Ketua PK kecamatan Kuok serta seluruh pimpinan Kecamatan bahwa Golkar Kampar solid terhadap Ketua Golkar Repol sampai hari ini,” tuturnya.
Dituding Repol tidak demokratis
dalam hasil rapat pleno penentuan 3 nama yang bakal diusung menjadi Wakil Ketua DPRD fraksi Golkar Kampar, Zupri mengaku bahwa hal tersebut keliru.
Kata dia, selaku pimpinan PK juga turut diundang untuk mengikuti rapat pleno dan rapat pleno langsung dipimpin oleh Ketua Repol dan sekjend.
“Disebutkan Repol tidak demokrasi didalam penentuan calon wakil ketua DPRD. Sementara kami selaku pimpinan PK diundang untuk mengikuti rapat pleno, rapat pleno dipimpin langsung oleh Ketua Repol dan sekjend. Disitu dihadiri seluruh anggota dewan sebelumnya dan anggota dewan yang terpilih dan diberikan hak suara yang sama,” ungkapnya.
“Kami tidak setuju Ketua Repol ini sebut tidak demokrasi, karena pesertanya sudah diundang, ditentukan harinya, prosedurnya jalan, dan seluruh anggota fraksi nya hadir Terkait tuduhan penyegelan tersebut, Ketua repol tidak demokrasi itu tidak benar,” jelas Zupri memungkasi.
Sebagai informasi, pemilihan Calon Wakil Ketua DPRD Kampar dari Fraksi Golkar telah digelar pada, Sabtu (24/8/2024).
Pemilihan itu dilakukan secara demokratis melalui pemungutan suara.
Mekanisme pemilihan itu dimana setiap orang berhak mengusung maksimal 3 nama dari 5 nama yang telah disepakati.
Dari 5 nama yang diusulkan kepada 47 orang pemilik hak suara, nama Iib Nursaleh berhasil meraih dukungan suara terbanyak yakni 33 suara, disusul dengan nama Agus Risna dengan perolehan 16 suara.
Lalu, Jordan Saragih dengan 14 suara, dan Agus Chandra 10 suara, sementara Safi’i 8 suara. Sedangkan 1 suara dinyatakan tidak sah.