Kampar – Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) sejak April 2026 mulai mengubah kalkulasi efisiensi anggaran Pemerintah Kabupaten Kampar. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyebut target penghematan dari sektor BBM kendaraan dinas yang semula diproyeksikan Rp8 miliar kini berpotensi turun hampir separuhnya.
Kepala BPKAD Kampar, Dendi Zulhairi, mengatakan perubahan harga BBM berdampak langsung pada struktur perhitungan belanja daerah, terutama untuk operasional kendaraan dinas di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Awalnya kita targetkan penghematan sekitar Rp8 miliar, tetapi dengan kenaikan harga BBM, proyeksinya turun menjadi sekitar Rp3 miliar sampai Rp4 miliar,” kata Dendi, Selasa, (21/4/2026).
Menurut Dendi, Pemkab Kampar sebelumnya telah melakukan langkah efisiensi dengan memangkas jatah BBM kendaraan dinas hingga 50 persen. Dari sebelumnya sekitar 9 liter per hari, kini dikurangi menjadi 6–7 liter per kendaraan.
Namun, kenaikan harga, khususnya pada jenis Dexlite, membuat hasil penghematan tidak optimal. Sementara penggunaan Pertamax relatif tidak memberikan perubahan signifikan terhadap beban anggaran.
Dendi menegaskan, pengelolaan BBM di lingkungan Pemkab Kampar menggunakan skema at cost atau mengikuti harga riil di pasar sesuai ketentuan pemerintah pusat.
Karena itu, kata dia, setiap perubahan harga otomatis akan memengaruhi alokasi anggaran daerah. “Ini mengikuti kebijakan pusat, sistemnya at cost. Jadi daerah menyesuaikan harga yang berlaku,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi lainnya tetap berjalan, termasuk pemangkasan perjalanan dinas sebesar 50 persen dan penerapan work from home (WFH) setiap Jumat bagi aparatur sipil negara (ASN) tertentu.
ASN juga diwajibkan menggunakan kendaraan roda dua pada hari tersebut sebagai bagian dari penghematan.
Dari total kebijakan efisiensi, BPKAD mencatat potensi penghematan perjalanan dinas masih berada di kisaran Rp30 miliar dari total awal sekitar Rp80 miliar di seluruh OPD.
Dendi menambahkan, pemerintah daerah akan menyesuaikan standar biaya BBM dalam APBD Perubahan 2026 agar lebih sesuai dengan kondisi harga terbaru, sembari menjaga keberlanjutan program efisiensi yang sudah berjalan. (ADV)
