KAMPAR — Komisi II DPRD Kampar menyoroti potensi kekosongan obat di RSUD Bangkinang dalam beberapa bulan ke depan. DPRD meminta Pemerintah Kabupaten Kampar segera melakukan pergeseran anggaran agar pelayanan rumah sakit tidak terganggu.
Ketua Komisi II DPRD Kampar Tony Hidayat mengatakan persoalan itu mengemuka saat rapat dengar pendapat bersama pihak RSUD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Senin, (18/5/2026).
Menurut Tony, anggaran belanja obat RSUD Bangkinang saat ini tersisa sekitar Rp2 miliar dari total pagu Rp6,7 miliar. Sementara kebutuhan belanja obat rumah sakit diperkirakan mencapai Rp1 miliar per bulan.
“Kalau melihat kebutuhan sekarang, kemungkinan obat hanya tersedia sampai Juli. Yang dikhawatirkan terjadi kekosongan obat pada Agustus hingga sebelum APBD Perubahan disahkan,” kata Tony.
Ia menilai kondisi tersebut harus segera diantisipasi karena berpotensi mempengaruhi pelayanan kesehatan masyarakat di rumah sakit daerah.
Tony menjelaskan, persoalan yang dihadapi bukan karena pemerintah tidak memiliki dana, melainkan terbatasnya pagu belanja obat yang diperbolehkan dalam aturan anggaran.
“Uangnya sebenarnya ada, termasuk dari piutang Jamkesda yang setiap bulan bisa ditagih. Tetapi batas maksimal belanja obat yang diperbolehkan pemerintah hanya segitu,” ujarnya.
Komisi II DPRD Kampar pun mendorong pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat, salah satunya melalui pergeseran anggaran sebelum APBD Perubahan disahkan.
Selain itu, DPRD juga mengusulkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai alternatif untuk mengantisipasi kekurangan anggaran obat di RSUD Bangkinang.
“Kami meminta pemerintah segera melakukan pergeseran anggaran, mungkin bisa dilakukan pada Juni nanti. Ini mendesak,” kata Tony.
Ia mengingatkan, jika persoalan tersebut tidak segera ditangani, pelayanan rumah sakit dikhawatirkan tidak berjalan optimal akibat kekurangan obat.
“Kalau ini tidak segera dilakukan, rumah sakit bisa tidak berfungsi optimal karena tidak ada obat,” ujarnya.
