Sroll Baca Artikel
BeritaDaerahHukrimKamparPemerintahanPeristiwa

Konflik Lahan Hingga Aksi Jahit Mulut, KLHK akan Turun ke Kampar

243
×

Konflik Lahan Hingga Aksi Jahit Mulut, KLHK akan Turun ke Kampar

Sebarkan artikel ini
Masyarakat yang tergabung dalam perjuangan di Kota Garo Tapung Hilir Kampar Riau menggelar aksi jahit mulut di gerbang samping Kantor Gubernur Riau.

Konstan.co.id – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia memastikan akan turun ke Provinsi Riau.

Kedatangan KLHK tersebut akan menyelesaikan konflik lahan perkebunan sawit antara masyarakat dengan pihak perusahaan yang berada di wilayah Desa Koto Garo, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

banner 468x60

“Dalam waktu dekat (turun Riau) setelah program sosialisasi yang akan dilakukan oleh KLHK beserta tim untuk bisa menindaklanjuti arah kebijakan yang tadi sudah dirumuskan,” ujar Sekretaris Jendral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono, Selasa (5/12/2023) di Jakarta.

Baca Juga

Perihal konflik itu, Bambang mengemukakan bahwa akan mempertanyakan soal legalitas dokumen perizinan.

Ia juga menyarankan kepada siapapun yang ingin berusaha di lahan perkebunan agar melengkapi perizinan secara sah baik itu di luar kawasan hutan apalagi masuk ke dalam kawasan hutan.

“Kepada mereka yang bekerja (berusaha) di kawasan hutan (harus) secara sah, legal dan punya akses legal perizinan,” ucap Bambang.

Bambang juga tak menampik jika ada pihak yang berusaha di kawasan hutan akan ada sanksi yang menanti.

Bahkan, kata dia, tidak menutup kemungkinan sanksi itu berupa sanksi pidana,”

“Kalau pemidanaan memang yang dilakukan secara tidak aturan dan punya aspek legal pada saat sekarang ini kan masih tetap diarahkan ke sana,” tutur Bambang.

Sebagai informasi, konflik lahan 2.500 hektar di Koto Garo Tapung Hilir, Kampar Riau telah bergulir hampir setahun ini.

Masyarakat telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Masyarakat itu diketahui dari suku Sakai Desa Rantau Bertuah dan masyarakat Desa kota Garo dan lain lainnya.

Perwakilan masyarakat juga sempat mengadukan nasipnya ke Pemda Kampar, namun belum menemukan titik terang.

Bahkan baru baru ini masyarakat melakukan aksi jahit mulut di depan kantor Gubernur Riau.

Ratusan masyarakat yang mengaku berasal dari Rantau Bertuah, Desa Koto Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar melakukan demonstrasi dengan aksi jahit mulut untuk mendesak pihak-pihak berwenang untuk mengembalikan lahan tersebut kepada penguasaan warga.

Menyikapi perihal tersebut, aktivis yang tergabung dalam aliansi Gerakan Lawan Mafia Tanah (Gerlamata) Riau, Muhammad Sanusi mengaku bahwa aksi yang dilakukan masyarakat itu merupakan bentuk kekecewaannya lantaran konflik tidak kunjung selesai.

Menurutnya, salah satu aksi jahit mulut itu bertujuan agar mendesak Presiden RI Joko Widodo turun tangan dalam menyelesaikan konflik agraria tersebut.

Sebab, kata Sanusi, dugaan mafia tanah di lahan seluas 2.500 hektar di Koto Garo Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sangat membuat masyarakat suku Sakai menderita.

“Dihari pertama ini ada 32 orang relawan yang melakukan jahit mulut. Kami akan bertahan dan menginap di samping kantor Kantor Gubernur Riau. Teknisnya aksinya bahwa setiap harinya Gerlamata akan menambah 50 relawan untuk melakukan aksi jahit mulut itu hingga ada tanggapan dari Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo,” kata dia.

“Apa yang Gerlamata upayakan saat ini semata-mata merupakan hak asasi masyarakat suku asli Suku Sakai Rantau Bertuah dan Masyarakat Desa Kota Garo sebagai orang asli Riau agar suaranya dapat didengar dan masalahnya dapat terselesaikan,” tambahnya.

Sanusi menjelaskan ada bebarapa tujuan melakukan aksi jahit mulut oleh masyarakat.

Pertama, kata dia, aksi ini untuk menagih janji Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI serta Hadi Tjahjanto selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI untuk segera menyelesaikan konflik-konflik pertanahan dan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kedua, aksi ini untuk meminta kepada Presiden RI dan Menteri ATR/BPN RI, Menteri LHK RI dan Satgas Mafia Tanah/Satuan Tugas Tindak Pidana Pertanahan agar menangkap dan mengadili Mafia Tanah di areal 2.500 hektar di Desa Kota Garo, Kampar Provinsi Riau.

Ketiga, meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk segera mengeluarkan tanah Suku Sakai seluas 2.500 hektar di Desa Koto Garo, Kampar Provinsi Riau dari kawasan hutan melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH)/TORA dan segera menerbitkan SK pelepasan kawasan hutan pada areal 2.500 hektar di Desa Koto Garo tersebut.

Lalu keempat, Gerlamata meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI mengeluarkan sertifikat komunal pada areal 2.500 hektar untuk Suku Sakai Desa Koto Garo.

“Dan yang terakhir, mereka meminta waktu Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk bertemu dengan perwakilan massa aksi Gerlamata untuk membahas finalisasi persoalan konflik pertanahan/kehutanan yang mereka suarakan selama ini, dengan mengedepankan kepentingan rakyat, agar rakyat memiliki kepastian hukum dan juga keadilan,” tukasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Artikel ini diproteksi