Konstan.co.id – Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri dan Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung menerima kunjungan dari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Mahasiswa Faculty of Law Charles Darwin University, Rabu (8/2).
“Ini dalam rangka short course mengenai asset legal assistance dan mutual legal assistance.
Dalam audiensi tersebut, para mahasiswa dan pemateri melakukan diskusi dengan interaktif, dan hal yang menjadi pertanyaan utama para mahasiswa adalah mengenai pelaksanaan pemulihan aset yang melibatkan beberapa negara,” ujar Kepala Bidang Pemulihan Aset Nasional Silvia Desty Rosalina dalam keterangan tertulis yang diterima Konstan.co.id, Kamis sore (9/2).
Dalam diskusi yang digelar di Aula Lantai 10 Menara Kartika Adhyaksa Kejagung itu Silvia juga menyampaikan bahwa Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung akan mengoptimalkan pertukaran informasi terkait pemulihan aset dengan stakeholder di dalam negeri maupun di luar negeri, serta melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka pemulihan aset.
“Selain itu, pengembalian hasil kejahatan lintas negara dapat dilakukan setelah prosedur di dalam negeri maupun negara terkait terpenuhi dan tetap mengacu pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk kemungkinan menerapkan metode penyelesaian Non Conviction Based Asset Forfeiture,” paparnya.
Sementara itu, Pembimbing Mahasiswa Professor David Price menyampaikan ucapan atas sambutan dari Biro Hukum dan Pemulihan Aset Kejagung.
Ia sangat berharap agar diskusi yang digelar ini dapat berkelanjutan.
“Terima kasih kepada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri dan Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung yang telah menerima baik kedatangan para mahasiswa, serta saya berharap dapat menjalin komunikasi lebih lanjut dan menyelenggarakan diskusi lain di kemudian hari,” ucapnya.
Turut hadir dalam audiensi ini yaitu Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Kerjasama Antar Instansi Pemerintah, Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Kerja Sama Luar Negeri, Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Ekstradisi Bantuan Hukum Timbal Balik dan Pemindahan Narapidana Antar negara beserta Jaksa Fungsional pada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.
