Konstan.co.id– Kejakasan Negeri Kampar menggelar Rapat Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta Pengamanan Investasi dan Pembangunan di Kabupaten Kampar, Senin (27/12).
Sejumlah pihak turut di hadirkan dalam acara tersebut, Badan Pertanahan Nasional serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
Dalam rapat itu juga mengungkap beberapa hambatan yang dihadapi terkait investasi di Kabupaten Kampar.
Satu persatu Kepala OPD memaparkan serta berdiskusi demi meningkatkan investasi yang ada di daerah.
Kajari Kampar, Arif Budiman saat dimintai tanggapan mengatakan bahwa kegiatan yang digelar ini merupakan tindak lanjut dari perintah harian Jaksa Agung dalam rangka penyampaian visi misi pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19.
Menurutnya, salahsatu cara untuk pemulihan ekonomi nasional di masa Pandemi Covid-19 adalah meningkatkan investasi yang ada di daerah.
“Disini kita bahas semuanya, apa yang menjadi kendala serta mencari solusinya agar pemulihnan ekonomi nasional dapat tercapai,” ujar Kajari, Arif Budiman, SH, MH saat dikonfirmasi Konstan.co.id usai memimpin rapat di aula Kejari Kampar, Senin (27/12).
Ia mengatakan, untuk mendorong pemulihan ekonomi ssat ini pemerintah sudah mengeluarkan Intruksi Presiden tentang kemudahan berinvestasi. Hal itu juga berdampak sangat berdampak pada percepatan kemudahan berusaha.
“Membahas terkait evaluasi pelaksanaan perizinan dalam berinvestasi yang ada di Kabupaten Kampar dan melakukan identifikasi peraturan-peraturan yang mana kira-kira perlu dilakukan perubahan atau penghapusan yang bisa menghambat investasi di Kampar,” tuturnya.
“Kita selalu mendukung serta tetap konsisten dalam memajukan investasi dan pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19,” sebut Arif.
Dikesempatan yang sama, Kepala Dinas DPM-PTSP Kampar, Hambali mengaku bahwa investasi di Kabupaten Kampar memang mempunyai kandala namun bukan berarti macet.
Menurutnya Dia, investasi di Kampar hanya sedikit mampet.
“Ya memang ada kendala namun bukan berarti macet sehingga kita perlu dukungan dari pihak Kejaksaan, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Kajari ini hanya karena masalah miskomunikasi saja sehingga belum satu persepsi,” bebernya.
Ia juga mengaku bahwa sebagian rekan-rekannya memilki rasa takut dalam masalah perizinan, sebab hal itu berkaitan dengan hukum.
‘Sebagian rekan – rekan Kepala OPD dihantui rasa takut masalah perizinan ini apa bila salah akan terjerat Pidana. Inikan masalah administrasi kalau memang perlu ada aturan yang harus kita pangkas, ya kita pangkas,” kata Hambali.** (YD).
